JOGJA.24JAMNEWS.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan terus dimutakhirkan agar dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah yang semakin tepat sasaran.
“Tujuan utama kami adalah memastikan DTSEN menjadi data rujukan yang akurat sehingga dapat mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah secara lebih efektif,” ujar Amalia dalam kegiatan Kolaborasi Program Prioritas Presiden terkait pemutakhiran DTSEN di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026).
Baca Juga: Mensos: Pemeringkatan Desil DTSEN Dilakukan BPS Secara Ilmiah
Ia menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan secara berkala melalui integrasi berbagai sumber data pemerintah serta verifikasi di lapangan. Upaya ini bertujuan agar gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi dasar penyusunan program pemerintah dapat semakin akurat dan mutakhir.
Dalam proses pembaruan tersebut, dinamika di masyarakat juga menjadi bagian yang wajar. Perubahan pemeringkatan dalam data terkadang memunculkan pertanyaan dari warga yang merasa kondisi ekonominya belum sepenuhnya tergambar dalam data yang ada.
Baca Juga: Bisikan di Bawah Saka Tatal
Untuk itu, pemerintah menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat melalui fitur sanggahan pada aplikasi Cek Bansos. Melalui layanan ini, warga dapat menyampaikan koreksi atau pembaruan informasi terkait kondisi sosial ekonomi mereka.
Selain itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya telah membaik dan tidak lagi memerlukan bantuan sosial juga diimbau untuk menyampaikan pembaruan data secara mandiri. Langkah ini diharapkan membantu memastikan bantuan sosial dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Setiap usulan maupun sanggahan yang disampaikan masyarakat akan diverifikasi oleh petugas terkait dan menjadi bagian dari proses pemutakhiran DTSEN secara berkala.
Baca Juga: ZIS di Era Digital: Infrastruktur Sosial yang Sedang Dibangun DIY
DTSEN sendiri menjadi basis berbagai program perlindungan sosial pemerintah dan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 24 kementerian dan lembaga dalam menentukan sasaran kebijakan.
Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembaruan data, kualitas DTSEN diharapkan terus meningkat sehingga mampu mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan berkeadilan.