JOGJA.24JAMNEWS.COM - Ada semacam ironi yang selalu hadir di kota besar: pembangunan bergerak cepat, tapi sebagian warganya tertinggal di ruang-ruang sempit yang nyaris tak terlihat.
Pemandangan itu kembali mencuat ketika Prabowo Subianto menyusuri bantaran rel di sekitar Stasiun Pasar Senen—sebuah blusukan yang bukan sekadar simbolik, melainkan penanda bahwa persoalan lama itu belum juga selesai.
Baca Juga: Wapres Gibran, Jalan 250 Meter dan Senyum Seribu Warga
Di Jakarta, bantaran rel bukan hanya jalur transportasi, tapi juga ruang hidup bagi ribuan warga yang bertahun-tahun bertahan dalam kondisi serba terbatas.
Rumah berdempetan, akses sanitasi minim, dan bayang-bayang penggusuran yang selalu datang tanpa kepastian solusi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menangkap sinyal itu. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam menata kawasan permukiman di sepanjang rel kereta.
Baca Juga: Belajar dari Kasus BNI Rantau Parapat, Kepercayaan Tersandung dan Solidaritas Diuji
Bagi Pramono, persoalan ini tak bisa lagi ditunda—ia adalah masalah klasik yang membutuhkan pendekatan konkret, bukan sekadar wacana.
“Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support sepenuhnya,” ujarnya di Halte Transjakarta Tosari, Jumat (27/3/2026).
Namun, di balik pernyataan normatif itu, ada strategi yang coba ditawarkan: relokasi. Pemerintah Provinsi DKI selama ini mengandalkan pemindahan warga ke rumah susun sebagai solusi utama untuk kawasan tidak layak huni.
Baca Juga: Menunggu Pulang
Bahkan, pendekatan serupa telah diterapkan pada warga yang tinggal di lokasi ekstrem—seperti Tempat Pemakaman Umum.
Enam bulan pertama digratiskan. Setelah itu, warga diminta mulai membayar sewa.
