JOGJA.24JAMNEWS.COM - Empat bulan setelah banjir bandang dan longsor menghantam Aceh Tamiang pada akhir November 2025, sebagian warga masih bertahan di tenda-tenda darurat. Di antara terpal dan tiang sederhana itu, kehidupan berjalan dengan segala keterbatasannya—dan harapan yang tak kunjung padam.
Baca Juga: Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 2026
Seorang ibu penyintas, dalam video yang diunggah akun Instagram @asarhumanity, mencoba tegar menceritakan kesehariannya. Ia mengaku kebutuhan makanan relatif tercukupi berkat bantuan yang terus berdatangan. Kue-kue dan bahan pangan tersedia, hasil uluran tangan banyak pihak. Namun, bagi dirinya, persoalan utama bukan lagi soal makan.
“Yang kami minta, kami cepat pindah. Cepat dapat rumah, itu aja,” ujarnya lirih.
Baca Juga: Air Tersembunyi di Piring Kita Air dibutuhkan manusia tidak hanya
Tenda bukan rumah. Ketika tamu datang, ia merasa canggung. Tak ada ruang layak untuk sekadar duduk dan berbincang. Rasa kehilangan itu bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga martabat dan kenyamanan hidup.
“Ada sedihnya… kalau ada teman datang, nggak bisa duduk,” tuturnya.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penanganan pascabencana hampir rampung. Sebagian besar warga, menurutnya, telah dipindahkan ke hunian sementara maupun tetap. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua warga merasakan percepatan itu secara merata.
Baca Juga: Air Tersembunyi di Piring Kita Air dibutuhkan manusia tidak hanya
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya mencatat ribuan unit hunian sementara masih dalam proses penyelesaian. Artinya, masih ada celah antara klaim penyelesaian dan pengalaman warga.
Persoalan Klasik Pascabencana
Penanganan bencana di Aceh Tamiang memperlihatkan persoalan klasik: distribusi bantuan dan pembangunan hunian yang tidak merata.
Baca Juga: Solusi Air dari Langit
Transparansi data, sinkronisasi antara pusat dan daerah, serta pengawasan pembangunan menjadi kunci agar pemulihan tidak hanya terlihat selesai di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan warga. Tanpa itu, tenda-tenda darurat akan terus menjadi simbol lambannya keadilan pascabencana.
