JOGJA.24JAMNEWS.COM - Ada sesuatu yang terasa berbeda ketika Prabowo Subianto berbicara tentang perumahan. Bukan sekadar angka ambisius—tiga juta rumah—tetapi juga arah baru yang ingin ditempuh, melibatkan kampus sebagai dapur gagasan.
Dalam rapat terbatas di Istana Negara awal pekan ini, presiden mendorong perguruan tinggi turun tangan, meneliti, mengkaji, sekaligus ikut memecahkan persoalan lama yang tak kunjung tuntas: rumah bagi rakyat.
Baca Juga: Fahri Hamzah soal Saiful Mujani, Menjaga Batas Tipis Demokrasi
Gagasan ini, di atas kertas, terdengar menjanjikan. Indonesia bukan kekurangan institusi pendidikan, juga bukan miskin tenaga ahli.
Dari Sabang sampai Merauke, fakultas teknik, arsitektur, hingga planologi telah lama memproduksi riset—meski sering kali berakhir sebagai dokumen yang rapi tersimpan, jauh dari implementasi.
Instruksi presiden seolah ingin memutus tradisi itu: riset tak lagi berhenti di meja akademik, melainkan harus menyentuh tanah, beton, dan kehidupan nyata.
Baca Juga: Seribu Rumah, Semangat Gotong Royong
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyebut arahan tersebut sebagai upaya sistematis.
Kampus didorong untuk tidak hanya meneliti, tetapi juga menawarkan solusi konkret—dari desain hunian terjangkau hingga model pembiayaan yang realistis.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menjadi simpul koordinasi, menjembatani gagasan dengan pelaksanaan.
Baca Juga: Pulangnya Sang Penjaga Damai dari Tanah Lebanon
Namun, di sinilah letak pertanyaan pentingnya: apakah riset mampu bergerak secepat target politik?
Program tiga juta rumah bukan sekadar persoalan desain atau teknologi konstruksi. Ia bersentuhan dengan kerumitan klasik: harga tanah yang melambung, tata ruang yang sering tumpang tindih, hingga birokrasi perizinan yang berlapis.
Kampus bisa menawarkan model rumah modular murah, misalnya, tetapi tanpa pembenahan regulasi, model itu akan tetap menjadi prototipe—cantik di atas kertas, rapuh di lapangan.