Di lereng sejuk Malang, denyut ekonomi kerakyatan itu masih berdegup pelan namun pasti. Kamis pagi, 9 April 2026, Zulkifli Hasan datang berkunjung ke Koperasi SAE Pujon—sebuah entitas yang diam-diam telah menjelma menjadi salah satu tulang punggung susu nasional.
Baca Juga: HB II Ketika Keraton Diserbu, Bukan Sekadar Perang
Apa yang dilihat Menteri Koordinator Bidang Pangan itu bukan sekadar deretan kandang sapi atau tangki pendingin susu. Ia menyaksikan sebuah cerita panjang tentang ketekunan kolektif: dari 23 anggota dan 35 ekor sapi pada 1962, menjadi lebih dari 9.400 peternak dengan populasi sapi melampaui 21 ribu ekor hari ini.
Produksi susu segar koperasi ini kini menyentuh sekitar 130 ribu liter per hari. Angka yang bukan hanya impresif, tapi juga simbol dari konsistensi. Sebab, dalam lanskap peternakan rakyat yang sering terseok oleh harga pakan, fluktuasi pasar, dan ketergantungan pada industri besar, capaian ini terasa seperti pengecualian yang menantang norma.
Baca Juga: Hadiah Topi RI-1 dan Gestur Hangat Sultan
Zulkifli Hasan menyebutnya “sudah bagus.” Tapi di balik pujian singkat itu tersimpan kegelisahan yang lebih besar, kebutuhan susu nasional yang terus menganga. Indonesia masih menjadi pasar besar bagi produk susu impor, sementara produksi domestik berjalan tertatih mengejar permintaan.
Di titik inilah kata “hilirisasi” kembali diulang—sebuah mantra kebijakan yang kerap terdengar, mudah diucapkan, tetapi jarang disentuh dalam kerumitan praktiknya.
Baca Juga: Dorrr, Indonesia Punya Pabrik Mobil
Hilirisasi, dalam konteks susu, bukan sekadar mengolah dari cair menjadi bubuk atau kemasan. Ia adalah upaya memindahkan pusat nilai tambah—dari tangan industri besar ke peternak dan koperasi. Dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi.
Koperasi SAE Pujon, dalam batas tertentu, telah menapaki jalan itu. Kemitraannya dengan Nestlé Indonesia sejak 1975 menjadi fondasi pertumbuhan. Di satu sisi, kemitraan ini memberi kepastian pasar. Di sisi lain, ia juga mencerminkan realitas bahwa industri pengolahan masih menjadi penentu utama nilai.
Baca Juga: Menggagas Kereta Antar Kabupaten di DIY
Di sinilah ambivalensi itu muncul. Koperasi tumbuh, produksi meningkat, omzet mencapai ratusan miliar rupiah per tahun—namun posisi tawar peternak tetap berada dalam orbit industri besar.
Pemerintah, melalui kunjungan seperti ini, tampaknya ingin menggeser keseimbangan itu. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, membuka peluang baru bagi penyerapan susu dalam negeri. Tapi peluang hanya akan menjadi angka di atas kertas jika tidak diikuti dengan penguatan ekosistem dari hulu ke hilir.