Campur tangan kekuasaan asing terasa terlalu dekat. Bukan sekadar mengawasi, tetapi ikut menentukan arah. Ruang gerak menyempit—bukan hanya secara politik, tetapi juga secara wilayah.
Sebagian daerah terlepas.
Sebagian kekuasaan terpecah, dengan berdirinya Puro Pakualaman.
Dan semuanya terjadi dalam waktu yang singkat.
Baca Juga: Urban Farming: Nafas Baru Makan Bergizi Gratis dari Jantung Kota Yogyakarta
Di titik ini, kekuasaan tidak lagi terasa kokoh. Ia seperti berdiri—tetapi tanpa pijakan yang benar-benar kuat.
Belum sempat keadaan ditata, waktu kembali bergerak cepat. Pemerintahan HB III tidak berlangsung lama, hanya dua tahun, beliau meninggal. Tahta kembali berpindah, kali ini kepada Putra Mahkota yang masih sangat muda.
Situasi yang rapuh itu tidak sempat diperbaiki, Ia justru diwariskan kepada Putranya yang baru berusia sepuluh tahun.
Baca Juga: WFH Jumat: Antara Disiplin Digital dan Lompatan Budaya Kerja di Gunungkidul
Dan mungkin, di sinilah keganjilan itu semakin terasa:
Di tengah kekuasaan yang belum stabil…sosok yang paling berpengaruh justru sudah dijauhkan sejak awal.
Lalu pertanyaannya menjadi semakin mengendap:
Apakah ini sekadar keputusan politik…
atau memang sejak awal ada sesuatu yang ingin benar-benar diputus? Bersambung