JOGJA.24JQMNEWS.COM - Ada satu pertanyaan yang mulai terasa mengganggu setelah melihat perjalanan HB II, jika pengaruhnya begitu besar, mengapa ia justru dibuang—dan baru dipanggil kembali di saat genting?
Bukankah lebih mudah “menggunakan” sosok seperti itu sejak awal?
Baca Juga: Sri Sultan Hamengku Buwono II, Sejarah yang Terlambat Diakui
Logikanya sederhana. Seorang raja yang memiliki wibawa kuat di mata rakyat dan bangsawan adalah aset. Ia bisa dijadikan jembatan, alat legitimasi, bahkan peredam konflik. Dalam banyak kasus kolonial, pola inilah yang justru sering digunakan.
Namun tidak dengan HB II.
Sejak awal, ia justru ditempatkan sebagai masalah.
Ia tidak diakomodasi.
Tidak dirangkul.
Tidak pula diberi ruang untuk “dikendalikan”.
Mengapa?
Di sinilah kita mulai melihat perbedaan yang halus, tapi menentukan.
Baca Juga: Ketika Raja-Raja Jawa Berkompromi, Ada Satu yang Menolak, Dialah HB II
Tidak semua penguasa lokal bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Ada yang bisa diajak bekerja sama, ada yang bisa dinegosiasikan. Tetapi ada juga yang sejak awal sulit diprediksi—karena sikapnya yang terlalu tegas.
HB II berada di kategori terakhir itu.
