JOGJA.24JAMNEWS.COM - Lebih dari 70.000 warga Selandia Baru meninggalkan negaranya dalam satu tahun terakhir.
Bagi negara berpenduduk sekitar 5,1 juta jiwa, angka itu setara hampir 1,4 persen populasi—cukup besar untuk menggoyang struktur tenaga kerja dan kepercayaan diri nasional.
Baca Juga: Hari Persaudaraan Manusia Internasional: Merawat Kemanusiaan di Dunia yang Terluka
Migrasi ke Australia sebenarnya bukan cerita baru. Sejak lama Laut Tasman lebih menyerupai jembatan ketimbang batas.
Perjanjian bebas bergerak membuat warga kedua negara leluasa tinggal dan bekerja. Namun kali ini yang berbeda adalah skalanya—dan suasananya.
Lonjakan kepergian terjadi bersamaan dengan perlambatan ekonomi domestik: pasar kerja melemah, tekanan biaya hidup meningkat, dan persepsi stagnasi makin menguat.
Baca Juga: Gerakan Sekar Kemuning: Inisiatif menuju Zero Stunting
Di saat yang sama, Australia menawarkan upah lebih tinggi, pasar kerja lebih luas, dan peluang karier yang terasa lebih pasti.
Dengan penerbangan beberapa jam saja, banyak profesional muda—perawat, guru, pekerja terampil—menemukan alasan rasional untuk “menyeberang”.
Di ruang publik Selandia Baru, perbandingan dengan Australia kini menjadi percakapan harian. Ini bukan sekadar soal gaji, melainkan soal optimisme.
Ketika warga mulai menghitung masa depan dengan kalkulator ekonomi, loyalitas geografis menjadi cair.
Risikonya nyata. Jika yang pergi adalah kelompok usia produktif dan terdidik, efeknya bukan hanya kekurangan tenagav kerja, tetapi juga penyusutan basis pajak dan melemahnya layanan publik.
“Brain drain” bukan istilah akademik belaka; ia bisa menjadi lingkaran setan: ekonomi melambat, talenta pergi, ekonomi makin tertekan.
Namun migrasi juga bersifat siklikal. Selandia Baru tetap memiliki daya tarik: kualitas hidup tinggi, stabilitas sosial, dan lingkungan yang kuat identitasnya.
